kantor pemerintah

Penggunaan dan Pemanfaatan Barang

PENGGUNAAN

  • Walikota menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah.
  • Penggunaan Barang Milik Daerah meliputi : a. Penetapan Status penggunaan Barang Milik Daerah; b. Pengalihan Status penggunaan Barang Milik Daerah; c. Penggunaan sementara Barang Milik Daerah; dan d. Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.
  • Penetapan penggunaan dilakukan untuk : a. penyelenggaraan tugas dari fungsi SKPD; dan b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pemerintahan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
  • Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan secara tahunan
  • Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap : a. barang persediaan; b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan d. Aset Tetap Renovasi (ATR).

      PEMANFAATAN

  • Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
  • Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.
  • Barang Milik Daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. (2) Barang Milik Daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan Barang Milik Daerah;
  • Objek pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan.
  • Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa: a. Sewa; b. Pinjam Pakai; c. Kerjasama Sama Pemanfaatan; d. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG); dan e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

 

 

Untuk Diskusi dan Studi Kasus lebih lanjut tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Barang, Anda dapat bergabung di Forum Diskusi BMD pada button/link di bawah ini….