Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan Barang Milik Daerah meliputi: a. penjualan; b. tukar menukar; a. hibah; atau b. penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk: a. tanah dan/atau bangunan; atau b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :

1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran
3. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
4. diperuntukkan bagi kepentingan umum.
5. dikuasai Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.